Krisis Pangan

April 30, 2008

 

Here we go again! Genap satu dekade sejak kita mengalami krisis ekonomi. Decadely! Setiap dekade nampaknya sudah jadi tradisi kehidupan ekonomi, kita mengalami krisis. Kali ini krisis tiga F sekaligus, finance, fuel, dan krisis yang lebih dahsyat — yaitu “food.” Krisis pangan sudah terasa di mana-mana. Membeli beras di Sam’s Club atau Costco atau supermarket di Amerika saat ini sudah mulai dibatasi, maksimal 4 kantong per keluarga. Negara-negara pengekspor beras dan biji-bijian lainnya ramai-ramai menerapkan restriksi ekspor untuk mengamankan pangan dalam negeri masing-masing. Pada saat yang sama, berita kelaparan dari berbagai negara-negara miskin yang dihuni oleh lebih dari 1 milyar rakyat miskin yang penghasilannya kurang dari 1 dollar per hari, sudah mulai banyak beredar di blog, dan menjadi headline setiap surat kabar. Setidaknya krisis pangan di 11 negara sudah meminta korban yang bukan pangan. Perdana Menteri Haiti Jacques Edoard Alexis sudah dipaksa turun dari jabatannya bulan ini karena krisis pangan di sana. Para pekerja pabrik di Bangladesh ramai-ramai protes kenaikan harga makanan. Mahasiswa Indonesia pun ramai protes ke Istana Negara. Pemerintah di seluruh dunia saat ini sedang berkeringat dingin, termasuk SBY-JK, bagaimana mengatasi krisis pangan, energi dan keuangan yang datang pada saat yang bersamaan?

 

Seluruh menteri keuangan sedunia bertukar pikiran mengenai kasus aneh ini dua minggu lalu di Washington. Tak ada jawaban yang pasti, bahkan antar para menteri keuangan dan ekonom kawakan sekalipun masih saling bersilang pendapat mengenai apa penyebabnya dan apa solusinya. Berikut ini kumpulan “katanya” penyebab krisis yang berkembang, yang terekam dari ruang rapat, blog, surat kabar, televisi dan media lainnya. Info “katanya” ini tidak banyak bermanfaat bagi sebagian besar rakyat, tapi kalau diikuti jalan pemikiran para ekonom yang menyebutkan faktor tersebut, memang ada benarnya. Karena saya sendiri bukan ekonom, maka ulasan “katanya” berikut ini semakin sulit dipercaya tapi enak untuk bahan kongkow diskusi semaleman.

 

Hal pertama yang sangat jelas, katanya adalah pertumbuhan ekonomi yang melejit dua digit di China dan India pada tahun-tahun terakhir ini mengakibatkan perubahan menu makan rakyatnya. Orang Cina saat ini tidak cukup makan nasi dengan lauk sekedarnya saja. Konsumsi daging di Cina meningkat 40% sejak 1980. Hal ini meningkatkan permintaan kebutuhan akan biji-bijian untuk pakan ternak. Sebagai acuan, untuk menghasilkan 1 kg daging sapi diperlukan 7-8,5 kg biji-bijian pakan ternak. Akibatnya, kebutuhan pasar akan biji-bijian semakin meningkat.

 

Ke dua, perkembangan energi alternatif biofuel. Pertumbuhan ekonomi Cina dan India secara otomatis meningkatkan konsumsi energinya secara signifikan, memaksa setiap negara untuk mengembangkan energi alternatif biofuel. Lagi-lagi untuk enaknya, kita salahkan saja Cina dan India. Negara AS pengekspor terbesar 60% biji-bijian dunia telah menkonversi 25% dari produksi jagungnya untuk ethanol. Pengaruhnya di pasar sangat besar, harga jagung meningkat tajam di pasaran. Konsumen Eropa mulai mengalihkan dari jagung ke biji-bijian yang lebih murah sorghum untuk makanan ternaknya. Akibatnya harga sorghum meningkat lebih tinggi lagi, dari 98 dollar per ton (2004-5) menjadi 191 dollar per ton (2007-8). Padahal sorghum itu makanan pokok rakyat miskin di Afrika. Implikasi pengembangan biofuel yang paling dahsyat justru menimpa rakyat miskin di negara-negara miskin. Selain sorghum hilang di pasaran, harganya pun sangat tidak terjangkau.

 

Ke tiga, kekeringan yang berkepanjangan. Katanya ini efek global warming. Kekeringan di daerah pertanian Australia dan negara produsen lainnya berlangsung sangat panjang telah mengakibatkan produksi gandum turun dari 13,6 juta ton metrik pada tahun 2006 menjadi hanya 5,7 juta. Produksi biji-bijian di Uni eropa dan Amerika Serikat juga turun drastis masing-masing dari 45,1 (2006) menjadi 30 juta ton metrik (2008)  dan 71,7 (2006) menjadi 48,1 juta ton (2008). Akibat penurunan drastis produksi ini, stok biji-bijian dunia menipis dan harga biji-bijian dunia melonjak sangat tajam.

 

Ke empat, krisis energi mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan transportasi komoditi pertanian. Harga minyak CPO saat ini meroket pada kisaran 116-118,52 dollar per barrel, bahkan ada kemungkinan menembus batas kegilaan 200 dollar per barrel. Sebuah loncatan yang tajam dari 98 dollar per barrel pada 2004-05. Cadangan energi dunia terbatas, negara OKI tidak mau menambah lagi produksinya untuk menyeimbangkan harga minyak dunia. Katanya, meski produksi dari negara-negara OKI ditambah, lonjakan harga minyak saat ini sudah lewat kendali mereka. Berbagai negara sekarang memacu pilihan energi alternatif, yang pada akhirnya mengkonsumsi lebih banyak lagi energi konvensional. Jangan slah, untuk menghasilkan 1 galon biofuel itu membutuhkan 4-20 galon energi konvensional, tergantung komoditi yang dikonversi.

 

Ke lima, kebijakan proteksi dan restriksi dagang hampir di setiap negara. Negara pengekspor biji-bijian seperti Argentina, Ukraine, Rusia, Cina, Vietnam, Kamboja, dan lainnya saat ini ramai-ramai menerapkan kebijakan restriksi ekspor biji-bijian untuk keamanan pangan dalam negeri. Perilaku pasar pangan dunia sangat berbeda dengan pasar komoditi global lainnya, karena proteksi dan subsidi yang besar hampir kita temui di setiap negara. Di forum WTO – Doha Round – selalu berakhir dengan kebuntuan, baik negara maju maupun negara berkembang tetap mempertahankan kebijakan subsidi pertaniannya dengan dalih melindungi rakyatnya. Semangat swasembada pangan di Indonesia hanya tinggal propaganda, karena harga komoditas di pasar dibabat habis oleh produk ekspor yang harganya lebih rendah akibat subsidi dari pemerintahannya. Akibatnya, harga pasar pangan dunia menjadi harga semu. Pasar tidak mampu melakukan keseimbangan dengan segera dan secara gradual karena “bubble” ada di mana-mana. Begitu harga semakin panas, “bubble-bubble” ini meledak sangat keras tak seorang pun dapat menghindarinya.

 

Ke enam, krisis keuangan. Setiap Bank Central mencetak uang. Uang ibarat darah dalam tubuh. Ia akan mengalir bersirkulasi ke seluruh sendi. Jika kebanyakan, maka uang-uang tersebut mencari tempat berteduh yang aman. Pilihan pertama, subprime mortgage atau kredit perumahan yang selama ini aman dan stabil. Para fund manager ramai-ramai membeli surat tanah. Namun, surat tanah dan bangunan telah diperjualbelikan jauh melebihi nilai aslinya. Akibatnya, bunga bank melonjak, inflasi tak terhindarkan. Banyak rakyat Amerika yang kehilangan rumah cicilannya karena disegel oleh bank (Foreclosure). Bunga bank meningkat tajam. Uni Eropa mencatat rekor inflasi 3,6% sampai maret tahun berjalan ini dari angka stabil 2,0 % tahun-tahun sebelumnya. Riak krisis ini berjalan ke mana-mana, termasuk Indonesia.

 

Ke tujuh, katanya kekeliruan kebijakan pertanian dalam negeri masing-masing negara. Kita di Indonesia sudah lama melihat dengan kasat mata berbagai kekeliruan kebijakan pertanian Indonesia, mulai dari kegiatan riset yang terbengkalai, konversi lahan pertanian menjadi lot industri dan perumahan, mandeknya perluasan lahan di luar jawa, mandeknya pembangunan infrastruktur irigasi, revolusi hijau yang tak tuntas dan jauh tertinggal, program penyuluhan pertanian yang ditinggalkan, dan banyak lagi.

 

Ke delapan, katanya kekeliruan kebijakan pangan dalam negeri masing-masing. Pada zaman Pak Harto dulu, semua orang Indonesia didorong makan nasi. Nasionalisasi rame-rame makan padi ini sebenarnya melemahkan ketahanan pangan. Jika stok padi rendah, maka semua rakyat Indonesia menjadi rawan. Saat ini Indonesia sangat tergantung dari padi. Coba kalau dari dulu dibiasakan makan macam-macam? Mungkin keadaan sekarang ini tidak akan membuat kita panik. Laju peningkatan konsumsi padi tidak seimbang dengan laju peningkatan luasan lahan padi. Proyek lahan sejuta hektar gagal, karena memang rancangannya salah. Tata niaga makan pokok satu ini juga tak kunjung beres. Pengijon atau middle man ada di mana-mana. Dalam keadaan apa pun petani tetap saja pada posisi yang tidak menguntungkan.

 

Bagaimana kita menghadapi tantangan di depan mata ini?  Jangan salah, krisis ini akan menghantam kita semuanya, baik yang bekerja di sektor pertanian dan di sektor bukan pertanian, karena pangan “is a matter of life and death.”

 

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Saya tertarik bergabung ajakan Kang Tasa dan anak-anak muda di Washington DC ini karena misi dan visi organisasi yang 110% kebetulan klop dengan cita-cita yang selama ini saya dambakan, meski umur sudah tidak 19-25 tahun lagi. Satu dekade lalu, ketika krisis ekonomi menghantam negeri kita, yang kelimpungan ternyata bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat mana yang tidak tepat. Bangsa Indonesia seperti abis kena diare berkepanjangan, lalu dehidrasi dan pikirannya banyak yang terganggu. Tidak kurang kita saksikan berbagai konflik terjadi karena hal yang sangat sepele. Sisi positifnya ada juga, masyarakat menikmati banyak sekali acara dagelan yang ditampilkan oleh para politikus, pengamat, pejabat pemerintah, dan public figure lainnya, di berbagai media massa.

 

Ketika itu, saya membantu WANGO (World Association of NGO) menyelenggarakan workshop nasional mengenai “universal values” yaitu nilai-nilai luhur yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat di dunia dengan latar belakang ras, agama, nasionalisme, atau bahasa yang berbeda. Contohnya, nilai luhur semangat kepahlawanan — seluruh lapisan masyarakat dunia menjunjung tinggi nilai itu. Workshop dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang mewakili organisasi keagamaan, masyarakat, budaya, politik, dan komunitas pendidik. Melalui diskusi dan presentasi, para toma dan toga menyatakan kekhawatirannya akan keadaan yang sedang terjadi yang akan menggerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

 

Apa itu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Jawabannya ada di kepala setiap orang. Tokoh Orba tentu memberi jawaban nilai-nilai P4 yang berderet sampai puluhan itu. Tokoh agama mungkin akan memberi daftar nilai dari kitab sucinya masing-masing. Tokoh aliran kepercayaan mungkin akan mengingatkan agar selalu eling dan waspada. Para pendidik akan mengacu pada pengalaman, pengetahuan, keyakinan dan pemahamannya sendiri-sendiri. Mengingat dahsyatnya perubahan sosial yang sedang terjadi, serta beragamannya nilai-nilai luhur, maka berbagai inisiatif di Departemen Pendidikan Nasional muncul ke permukaan. Ada kelompok kajian Pendidikan Budi Pekerti, ada kelompok kerja perumusan kembali Pendidikan Moral Pancasila atau Pendidikan Kewargaan Negara, ada Perumusan Iptek dan Imtaq. Bukan hanya pemerintah yang melakukan inisiatif ini, Kadin dan beberapa organisasi masyarakat pun melakukan kegiatan serupa.

 

Saya sendiri memulai seri Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di 10 SMP yang tersebar di beberapa propinsi, melanjutkan workshop nasional yang sudah dilakukan dengan format yang serupa. Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di daerah diikuti oleh Komite Sekolah (masyarakat yang peduli dengan pendidikan) dan guru. Workshop mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang paling penting yang akan menjadi mandat masyarakat kepada sekolah untuk mencoba menanamkannya. Pendekatannya betul-betul “bottom-up,” semua masukan welcome. Pada awal workshop sudah disampaikan agar hadirin melupakan sejenak nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para akhli di Jakarta melalui Pendidikan Pancasila atau lainnya. Pada saat reformasi itu Departemen Pendidikan Nasional baru saja pensiun dari peran “Ministry of Truth” yang telah dipikulnya selama 5 dekade lebih. Hasilnya ternyata sangat membanggakan. Nilai-nilai luhur budi pekerti yang menjadi mandat masyarakat agar ditanamkan oleh sekolah kepada putra-putrinya tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini telah dirumuskan, seperti kejujuran, keberanian, toleransi dan menghargai sesama, disiplin, keimanan, kebersihan, kerja keras, kebangsaan, dan lain-lainnya.

 

Daftar nilai-nilai itu sudah berserakan di berbagai buku yang mengulas mengenai budi pekerti. Ambil saja salah satu, kita akan mendapatkannya. Yang terpenting itu justru pelaksanaannya, integritas pribadi sebagai perwujudan kejujuran – “do what you said, and say what you meant.” Selama ini kita tidak bisa jujur bahkan kepada diri sendiri. Di tembok sekolah tidak jarang kita saksikan slogan “kebersihan itu sebagian dari iman” tetapi sampah di mana-mana. 99% WC sekolah negeri jorok abis. Guru-guru pun tidak berkomentar apa-apa. Di sekolah belajar biologi, tetapi pot-pot tanaman di depan kelas pada kering kerontang, sebagian dijadikan asbak oleh guru-guru. Guru Matematika dan IPA mengajarkan kejujuran alam, kalau 2 kali 2 itu empat, tetapi masuk kelas sering terlambat, dan siswa mencontek dibiarkan. Berbagai paradoks ini kita alami di sekolah, di tempat pembudayaan manusia Indonesia. Oleh karena itu, mandat masyarakat ini harus menjadi acuan wajib bagi seluruh pendidik, guru dan kepala sekolah, dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Maka dalam workshop itu dirumuskanlah cara mengimplementasikan penanaman nilai-nilai luhur ini. Ternyata tidak mudah. Sekolah harus mengurutkan prioritas mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Setelah diurut, maka nilai luhur yang paling penting dijadikan budaya sekolah atau “corporate culture.” Sekolah yang mengadopsi “disiplin” sebagai corporate culture menerapkan sistem poin, misalnya, siswa terlambat 5 menit dapat 5 poin, buang sampah sembarangan 10 poin, dsb. Akumulasi poin sampai jumlah tertentu akan menjadi hukuman berat, seperti drop-out. Sekolah yang mengadopsi “kebersihan” sebagai corporate culture, nampak lingkungannya sangat bersih dan asri, agak mirip-mirip sekolah jepang, sepatu dibuka, lantainya mengkilat kinclong, WC-nya mirip restroom hotel, bikin betah berlama-lama di sana. Sungguh mengesankan. Jika saja gerakan seperti ini dapat dilakukan secara istiqomah di lebih dari 200.000 sekolah  di tanah air, maka kita akan menyambut generasi mendatang dengan sumringah.

 

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Sudah saatnya masyarakat “engage” dalam kegiatan pendidikan anak-anaknya di sekolah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sudah saatnya Indonesia mempunyai masyarakat madani yang peduli dengan pembangunan watak dan karakter anak bangsa. Kita dapat memanfaatkan lembaga Komite Sekolah di lingkungan masing-masing atau terlibat dalam kegiatan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Kenaggotaannya terbuka dan sifatnya sukarela. Di Amerika, mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Mereka bekerja tanpa gaji tetapi pengaruhnya sangat besar, bisa memecat kepala dinas atau kepala sekolah jika aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan. Apakah kita sudah mengarah ke sana?    

Pengembangan Perbukuan

April 3, 2008

Sistem Pengembangan Buku Teks Sekolah di AS

 

Krisis perbukuan seperti yang terjadi di tanah air hampir tidak pernah terdengar di persekolahan Amerika. Siswa-siswa sangat dimanjakan oleh sistem perbukuan Amerika. Buku-buku teks, buku pendukung, buku pengayaan, dan referensi, semuanya tersedia di perpustakaan sekolah. Setiap siswa mendapat pinjaman buku teks untuk setiap mata pelajaran. Siswa juga dapat meminjam buku apa saja sesuai dengan minatnya, melalui perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, atau fasilitas peminjaman antar perpustakaan. Setiap siswa diharapkan memelihara buku teks dengan baik. Setelah naik kelas, buku teks dikembalikan ke sekolah untuk digunakan kembali oleh adik kelasnya. Begitulah seterusnya. Sekolah, distrik, atau negara bagian baru akan memperbaharui dan mengganti buku teks di sekolah setiap enam tahun sekali.

 

Musim pengadaan buku teks dimulai pada bulan April. Ada dua proses pengadaan buku teks di AS; adopsi formal buku teks dan pasar bebas. Yang diincar oleh penerbit adalah proses adopsi formal buku teks yang berlaku di 22 negara bagian, terutama Texas, California, dan Florida. Di kelompok negara bagian ini, buku teks yang akan digunakan oleh sekolah terlebih dahulu diuji kualitasnya oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian. Hanya buku-buku yang telah lulus evaluasi yang akhirnya akan dibeli oleh pemerintah negara bagian. ”The Big Three” negara bagian Texas, California, dan Florida senantiasa selalu menjadi perhatian utama para penerbit. Ke tiga negara bagian ini mempunyai populasi siswa SD-SMA sekitar 13 juta, sedang 19 negara bagian lainnya hanya 12,7 juta siswa. Meskipun jumlah siswa di ketiga negara bagian ini berbeda-beda; California lebih dari 6 juta siswa, Texas lebih 4 juta siswa, dan Florida sekitar 3 juta siswa, tetapi anggaran pengadaan buku teks mereka hampir sama. Pada tahun anggaran 2003/04, sebagai contoh, ke tiga negara bagian ini membelanjakan $900 juta untuk bahan instruksional termasuk buku teks. Meski unit cost berbeda untuk pembelian barang yang hampir sama, masyarakat tidak ribut karena lelang dilaksanakan secara fair, kompetitif, dan terbuka, dan dilaksanakan oleh sebuah unit khusus pengadaan yang sangat profesional.  

 

Pengadaan buku teks di 28 negara bagian lainnya, seperti New York, Pensylvania, dan Ohio dilakukan melalui mekanisme pasar bebas. Sekolah atau distrik bebas memilih buku yang paling sesuai dengan Guidelines yang dikeluarkan oleh negara bagian. Meski populasi siswa SD-SMA di negara bagian tersebut sangat besar, penerbit tidak terlalu kuatir dalam memasarkan buku-bukunya. Logika bisnis penerbit umumnya akan berupaya masuk ke dalam daftar adopsi di negara-negara bagian dengan sistem adopsi formal buku teks untuk menutup biaya disain dan pengembangan yang tinggi, lalu menarik untung di negara-negara bagian yang menganut mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, persaingan agar masuk daftar adopsi di negara bagian, terutama ”The Big Tree,” menjadi sangat kritis, bahkan seringkali menentukan hidup matinya bisnis mereka.

 

Seluruh penerbit berupaya masuk dalam daftar buku yang diadopsi dengan berbagai cara, termasuk membeli perusahaan saingan. Dalam bisnis dengan turn-over milyaran dollar ini, penerbit gurem akhirnya harus mengalah dan membiarkan perusahaannya ditelan dan menjadi bagian dari konglomerasi penerbit raksasa yang menguasai seluruh bisnis buku teks dan bahan pelajaran di Amerika. Penerbitan buku teks di Amerika saat ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan raksasa, yaitu Pearson, perusahaan Inggris; Vivendi Universal, perusahaan Perancis; Reed Elsevier, perusahaan patungan Inggris dan Belanda; dan McGraw-Hill, perusahaan konglomerasi Amerika. Penerbit gurem atau setengah gurem akhirnya hanya melakukan sub-kontrak (maklun) pekerjaan pengembangan atau penulisan dari penerbit-penerbit raksasa.

 

Proses penulisan buku teks di Amerika nampaknya telah berevolusi menjadi sebuah proses industri dari pada sebuah proses pedagogi. Penulisan buku teks di sebagian besar penerbit Indonesia juga sudah mengikuti ”trend” yang tidak menggembirakan ini. Penulisan buku terdiri dari kegiatan mengumpulkan bahan, mengidentifikasi topik, menulis, mengedit, sampai pada tahap finalisasi setelah mendengar berbagai umpan balik (edit final), dilakukan oleh para ”pekerja” yang berbeda dan waktu yang berlainan. Seringkali satu sama lain tidak mengenal atau berkomunikasi dengan baik. Hanya seorang editor yang mengelola aliran pekerjaan penulisan buku itu semua. Topik-topik diidentifikasi dari referensi buku-buku teks yang pernah terbit sebelumnya, lalu diramu sehingga menjadi sangat komprehensif. Editor memutuskan topik-topik atau outline buku teks yang akan ditulis. Setelah puas dengan outline yang akan ditulis, editor menyewa beberapa “pekerja” penulis buku untuk mengembangkan outline dan menulis buku.

 

Dalam penulisan buku teks, Texas sering menjadi patokan utama. Meski hampir semua negara bagian mengeluarkan Guidelines, State Framework, Curriculum, atau Standar Kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, tetapi aturan Texas yang dikenal dengan TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) paling banyak memberikan pengaruh. Hal ini karena Texas merupakan satu-satunya negara bagian yang mengatur pengadopsian buku teks TK sampai SMA secara lengkap. Negara bagian California mengatur pengadopsian buku teks hanya untuk TK sampai kelas 8. Standar kompetensi beberapa negara bagian memang nampak belum banyak berkembang secanggih Texas. Dokumen TEKS disusun oleh anggota Texas Board of Education yang terdiri dari para akhli kurikulum, guru, dan politikus yang umumnya berpandangan ”konservatif.”

 

Selain Texas, pengaruh standar pendidikan California yang mewakili pandangan ”liberal” tampak cukup kuat. Penulisan buku-buku teks akan selalu dihadapkan pada dua pandangan yang hampir berseberangan antara ”konservatif” atau ”tradisional” dan ”liberal.” Terlalu banyak ”teori evolusi,” buku teksnya akan ditolak oleh tim adopsi konservatif, sedang kalau lupa merepresentasikan semua kelompok etnik, ras dan jender, akan ditolak mentah-mentah oleh tim adopsi liberal.

 

Editor buku teks akan senantiasa selalu mengikuti perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Seorang editor aktif mengikuti berbagai seminar, workshop, atau lokakarya pendidikan di universitas-universitas, lembaga pemerintah, atau lembaga-lembaga riset untuk mengikuti perkembangan hasil riset, jargon-jargon baru, dan kecenderungan-kecenderungan yang akan datang; seperti accelerated learning, active learning, dan sebagainya. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi nama-nama yang sedang ”naik daun” dalam dunia pendidikan yang mempunyai nilai jual pasar, untuk dicantumkan sebagai ”penulis” buku teks yang akan segera diterbitkan.  Persis seperti yang terjadi di tanah air.

 

Penampilan buku teks siswa SD, SMP dan SMA sangat ”berbobot.” Terbuat dari kertas glossy yang tebal dengan kualitas printing yang bagus, penampilan buku teks siswa SD hampir sama dengan penampilan buku teks mahasiswa. Kalau dilihat perkembangannya dalam empat dekade ke belakang, ketebalan buku teks memang selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, bobot buku teks ternyata sudah mulai mengancam kesehatan siswa. Beberapa negara bagian seperti California, Tennessee, dan enam negara bagian lain sedang dalam proses legislasi untuk menentukan berat maksimum buku teks yang boleh diproduksi. Buku-buku teks untuk mata pelajaran pokok seperti matematika, sains, sejarah, dan membaca, semakin lama semakin tebal dan berat. Anak-anak SD, SMP dan SMA pergi ke sekolah dengan backpack yang berat layaknya regu pencinta alam yang ingin menaklukkan puncak Gunung Himalaya. Organisasi pediatrik dan chiropractic telah mengeluarkan rekomendasi, berat buku teks dan lainnya dalam backpack siswa agar tidak melebihi 20% dari berat badan siswa. Ke depan, buku teks harus lebih ringan, tahan lama, dengan kualitas printing yang sama atau lebih bagus. Tentu tidak mudah dan tidak murah. Beberapa sekolah telah mulai merintis penggunaan laptop sebagai pengganti buku teks, dan beberapa perpustakaan sudah merintis e-library dengan meminjamkan e-book, sebagai respon terhadap kesehatan dan meningkatnya volume informasi di abad ini.

 

Pelajaran Bagi Pengembangan Buku Teks di Indonesia

 

Sistem pengembangan buku teks di AS sudah semakin mengarah menjadi sebuah ”industri” perbukuan dengan margin yang tinggi. Jaminan mutu sepenuhnya diserahkan pada pilihan, kapasitas dan intelektual  pasar. Indonesia sebaiknya tidak mengikuti kecenderungan ini. Pasar Indonesia nampaknya belum siap dan belum secanggih pasar AS. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia baru 6,8 tahun (SMP Kelas 1), dan tingkat pendapatan per kapita 1/40 warga AS, sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh segelintir perusahaan penerbit yang bermodal besar. Pemerintah harus tetap dapat berperan agar kualitas pedagogik dapat tetap terpelihara.

 

Satu pelajaran yang paling berharga, buku teks di AS tidak perlu diganti dengan berubahnya kebijakan dalam kurikulum pendidikan. Perubahan kebijaksanaan atau kurikulum hanya mengubah metode pembelajaran. Buku teks dapat mengambil posisi sebagai buku referensi sementara guru aktif memperkaya materi pembelajaran dari berbagai literatur yang sangat dini dan kontekstual. Kadang-kadang siswa disuruh menyimak artikel di koran atau di internet untuk memenuhi tujuan instruksional tertentu. Persepsi masyarakat di Indonesia, ”Ganti Menteri, Ganti Kurikulum, Ganti Buku” sebenarnya ulah penerbit untuk melanggengkan usahanya. Sayangnya, guru dan kepala sekolah ikut memberi dukungan terhadap penggantian buku teks itu. Sebagian karena iming-iming rabat 30% – 40% dari penerbit, jika guru dapat menjual bukunya langsung kepada siswa. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah dan DPR harus secara tegas melarang bagi penerbit atau pedagang buku untuk menjual langsung atau  berhubungan dengan guru atau sekolah, karena ini praktek bisnis yang sangat berbahaya. Berdasar pengalaman penulis pribadi sebelumnya sebagai Wakil Komite Sekolah di SMPN 13 Jakarta dan Wakil Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi, perilaku penerbit menawarkan rabat langsung kepada guru dan sekolah merupakan praktek bisnis yang sangat mewabah dan sangat menggoda. Kalau Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan bersikap pasif dan membiarkan praktek ”korupsi” terang-terangan dan kasat mata ini menjalar sampai ke sekolah dan kelas, maka sampai kapan pun sistem perbukuan di Indonesia tidak akan efektif.

 

Cara berikutnya untuk mengatasi pergantian buku ialah dengan sistem peminjaman. Awalnya sekolah perlu mengadakan satu siswa satu buku untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, sekolah meminjamkan kepada siswa untuk satu tahun ajaran penuh. Tahun ajaran baru tidak menciptakan kegiatan orang tua membeli buku-buku baru karena sekolah menyediakan buku tahun lalu yang masih dapat dipakai. Sistem peminjaman juga menanamkan sifat tanggung jawab kepada siswa untuk memelihara dan menjaga barang pinjaman dengan baik.

 

Mata pelajaran di SD, SMP dan SMA di Indonesia sebaiknya juga dikelompokkan menjadi 4-6 mata pelajaran saja. Memang sungguh ironis, di satu pihak sekolah-sekolah di Indonesia masih kekurangan buu dan guru, tetapi di pihak lain, banyak rumpun-rumpun bidang studi yang dipecah menjadi beberapa mata pelajaran yang menuntut buku dan guru sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga ratio murid terhadap buku dan guru menjadi kurang efisien.  Pelajaran IPA menjadi tiga mata pelajaran yang menuntut buku dan guru berbeda, demikian juga IPS. Padahal kalau dilihat dari substansi materi, rumpun pelajaran IPA di sekolah bukan ”rocket science” yang memerlukan buku dan guru dengan keahlian khusus. Penyederhanaan mata pelajaran juga akan memudahkan pemahaman materi dalan konteks kehidupan siswa sehari-hari, sehingga pendidikan yang didapat oleh siswa di sekolah menjadi lebih berarti.

 

Dalam pengadaan buku, sebaiknya tidak boleh ada ”monopoli kekuasaan” di tangan satu atau segelintir orang dalam membuat keputusan adopsi buku. Sistem adopsi buku teks untuk menjamin kualitas buku di AS dilakukan bervariasi, ada yang di tingkat negara bagian, tingkat distrik, atau tingkat sekolah. Sebenarnya sistem adopsi sangat tergantung dari efektivitas penyampaian akuntibilitas publik. Di tingkat sekolah, perlu ada panitia khusus yang diawasi oleh Komite Sekolah yang aktif dan punya integrasi. Demikian juga kalau pengadopsian dilakukan di tingkat kabupaten atau propinsi. Namun demikian, penentuan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah untuk seluruh Indonesia tidak selamanya akan efektif.  Sekolah-sekolah di desa yang terpencil sebaiknya dilakukan di tingkat kabupaten atau propinsi.

 

Langkah Depdiknas untuk mengembangan ”e-book” layak disambut dengan sangat baik. Mulai tahun 2007, Depdiknas telah mengembangkan jaringan elektronik ke seluruh sekolah di Indonesia. Lalu, Depdiknas membeli hak cipta (”copy right”) buku-buku teks untuk disajikan secara terbuka di website bagi siapa saja yang memerlukan. Siswa, guru atau sekolah tinggal mendownload dan mencetaknya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi siswa tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena tidak punya buku. Kendalanya hanya satu, sejauh mana siswa mempunyai akses internet dengan bandwith internet yang memadai agar dapat download buku teks tersebut.

 

 

 

“A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century” 

Setelah Laporan the President’s Commission on Excellence in Education, “A Nation At Risk: The Imperative for Education Reform” pada tahun 1983, gelombang reformasi pendidikan di AS terus bergulir. The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession menerbitkan laporan  “A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century” pada 6 Mei, 1986. Intinya, laporan itu menekankan bahwa menghadapi abad mendatang perlu dikembangkan sebuah profesi yang bertanggungjawab merancang ulang sekolah dan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan yang akan datang. Task Force mengusulkan segera dikembangkan standardisasi dan sertifikasi profesi guru dan dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Dengan dukungan penuh dari semua pihak, NBPTS akhirnya terbentuk pada tahun 1987.

NBPTS bukan organisasi pemerintah, bersifat non-profit, independen, nonpartisan, dan dikelola oleh dewan direktur yang berasal dari praktisi. Mayoritas yang duduk dalam dewan direktur adalah guru kelas. Misi NBPTS antara lain memelihara standar tinggi dan rigor tentang apa yang harus diketahui dan apa yang dapat dilakukan oleh guru, menawarkan sistem sertifikasi secara sukarela kepada guru yang memenuhi standar profesi, dan mengadvokasi reformasi pendidikan dengan mengintegrasikan National Board Certificate (NBC) dalam sistem pendidikan Amerika, serta mengoptimalkan peran guru yang telah mendapat sertifikat profesi.

Implementasi sertifikasi baru dimulai pada tahun 1992. Untuk pertama kali NBPTS menawarkan jasa sertifikasi hanya untuk dua bidang keahlian. Sejak saat itu, sistem sertifikasi NBC terus berkembang, melayani sekitar 2,5 juta orang guru, 14.000 school districts, ribuan sekolah swasta, 50 negara bagian dan 1.200 fakultas pendidikan. NBC dikembangkan oleh guru, dari guru, dan untuk guru sebagai simbol profesionalisme mengajar. Ditawarkan secara sukarela, dan berlaku selama 10 tahun. NBC merupakan komplemen, bukan menggantikan, lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh negara bagian. NBC merupakan lanjutan dari lisensi dan sertifikasi negara bagian. Lisensi negara bagian, kabupaten (school district), atau yang dikembangkan pada tingkat sekolah pada intinya merupakan persyaratan minimal menjadi seorang guru.

Dalam lima tahun pertama, NBPTS konsentrasi pada riset untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan standar profesi guru. Dasar pengembangan standar profesi guru adalah; ”Apa yang harus diketahui dan harus dapat dilakukan oleh guru?” Dari pertanyaan dasar itu dirumuskan lima proposisi. Dari lima proposisi di bawah ini lalu dikembangkan berbagai standar profesi guru untuk berbagai kelompok umur siswa dan berbagai disiplin ilmu.

1.     Guru mempunyai komitmen terhadap siswa dan kegiatan belajar siswa;

a.     Guru mengetahui perbedaan individu dan melakukan penyesuaian dalam pendekatan mengajarnya;

b.     Guru mempunyai pemahaman bagaimana siswa akan berkembang dan belajar;

c.     Guru memperlakukan siswa secara adil;

d.     Misi guru jauh melebihi dari hanya sekedar pengembangan kapasitas kognitif siswa.

2.     Guru menguasai mata pelajaran yang diajarkan dan mengetahui cara mengajarkannya kepada siswa;

a.     Guru memahami bagaimana ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan diciptakan, dikelola, dan dihubungkan dengan displin ilmu lain;

b.     Guru mempunyai pengetahuan khusus tentang cara menyampaikan mata pelajaran kepada siswa;

c.     Guru mampu mengarahkan berbagai jalan untuk menuju ilmu pengetahuan.

3.     Guru bertanggungjawab dalam mengelola dan memonitor kegiatan belajar siswa;

a.     Guru menggunakan metode yang beragam untuk mencapai tujuannya;

b.     Guru mengelola kegaiatan belajar dalam kelompok;

c.     Guru memotivasi siswa;

d.     Guru mengevaluasi kegiatan belajar siswa secara teratur;

e.     Guru selalu mengingat tujuan utamanya.

4.     Guru berfikir secara sistimatis dalam melaksanakan tugasnya dan belajar dari pengalaman;

a.     Guru senantiasa selalu dihadapkan pada pilihan sulit untuk menguji pertimbangannya;

b.     Guru meminta saran dari pihak lain dan berupaya mendapatkan beasiswa atau kesempatan riset untuk memperbaiki praktek mengajarnya;

5.     Guru merupakan anggota masyarakat pembelajar

a.     Guru memberikan sumbangan pada efektivitas sekolah dengan berkolaborasi dengan profesi lain;

b.     Guru berkolaborasi dengan orang tua;

c.     Guru memanfaatkan dengan baik sumber daya masyarakat.

 Mekanisme Sertifikasi 

Menjadi seorang guru di AS harus punya kualifikasi minimum bachelor’s degree (S-1) dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Beberapa negara bagian mensyaratkan program pelatihan lebih lanjut. Repotnya, setiap negara bagian mempunyai program lisensi dan sertifikasi sendiri-sendiri. Beberapa sekolah keguruan (semacam FKIP) sudah mengadopsi program lisensi dan sertifikasi negara bagian ke dalam kurikulumnya, sehingga setelah 4-5 tahun menempuh program pendidikan, mahasiswa lulus dan mendapat lisensi mengajar di negara bagian ybs. Bagi lulusan dengan disiplin ilmu non kependidikan yang berminat menjadi guru, harus mengambil “post-collegiate program.” Lisensi mengajar punya masa efektif dan harus diperbaharui jika sudah mendekati kadaluwarsa.

National Board Certificate (NBC) ditawarkan secara sukarela, bukan kewajiban. NBC diambil setelah mendapat lisensi dan sertifikasi mengajar dari negara bagian. Guru yang berminat mendapat NBC harus mengumpulkan portfolio, termasuk videotape kegiatan mengajar dan hasil kerja siswa, dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan di pusat pengujian. Biaya sertifikasi cukup mahal, yaitu $2.300.

Portfolio terdiri dari berbagai hal hasil pekerjaan guru disertai dengan bukti-buktinya. Dalam portfolio itu, seorang guru diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis, menerangkan, dan melakukan refleksi dalam praktek mengajarnya. Portfolio bukan hanya menyangkut kegiatan di dalam kelas tetapi juga kegiatan di luar kelas dan di masyarakat. Portfolio yang bagus mampu mencerminkan standar profesi guru dan mengajukan bukti-bukti keberhasilan. Waktu yang diperlukan oleh guru untuk mengumpulkan portfolio antara 200-400 jam.

Setelah mengumpulkan portfolio, seorang guru yang berminat mendapatkan NBC dapat mengambil ujian tertulis yang tersebar di lebih dari 300 pusat pengujian. Fokus pengujian mengevaluasi pemahaman guru terhadap ilmu pengetahuan dari mata pelajaran yang diajarkan (content knowledge). Sistem pengujian dan penilaian dilakukan secara otomatis dengan komputer.

NBC hanya berlaku 10 tahun. Ada sekitar 16.000 lebih guru pemegang NBC dari total 2,5 juta guru, atau baru 0,64%. Sebelum berakhir, guru pemegang NBC diharapkan memperpanjang dengan mulai mengerjakan “the Profile of Professional Growth,” sebuah portfolio lanjutan yang lebih menarik. Biaya perpanjangan  sertifikat $1.150.  

Asosiasi profesi guru di Amerika banyak dan beragam, dari yang hanya bersifat perserikatan (“union”), quazi-professional sampai profesional. Sistem sertifikasi yang dikembangkan National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) mendapat dukungan dari berbagai asosiasi profesi guru yang ada. Dukungan dan insentif juga datang dari pemerintah negara bagian, school district, dan masyarakat. Seluruh 50 pemerintah negara bagian memberikan dukungan peraturan, undang-undang, kebijakan, dan insentif bagi guru yang mengantongi NBC. Universitas memberikan dukungan berupa beasiswa atau course credit. Masyarakat memberikan dukungan dengan memberikan grant, program pinjaman, dsb.

Sertifikasi Guru di Indonesia

Standardisasi dan sertifikasi profesi guru merupakan jantungnya reformasi pendidikan. Indonesia sudah berhasil melangkah maju dengan melahirkan undang-undang guru dan dosen pada tahun 2006, sebuah tonggak sejarah yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi sebagaimana halnya dokter, insinyur atau lainnya. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap guru menjadi lebih positif, membangun kembali kepercayaan diri guru, menarik minat orang-orang kelas satu untuk mengambil profesi guru, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. 

Namun demikian, implementasi standardisasi dan sertifikasi guru nampaknya akan menghadapi awal yang sulit. Populasi guru yang mencapai 2,7 juta yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi batas waktu yang diberikan untuk mensertifikasi seluruh guru itu hanya 10 tahun. Sementara itu, komunitas guru (asosiasi profesi guru) di daerah-daerah belum terbentuk dan belum mengambil inisiatif ke arah itu. Pemerintah akhirnya melakukan lebih banyak dari yang seharusnya, merumuskan standar profesi, kode etik, standar kompetensi setiap mata pelajaran, mengembangkan mekanisme pelaksanaan sertifikasi dan menyediakan seluruh anggarannya.

Implikasi standardisasi dan sertifikasi guru yang paling utama bagi guru ialah peningkatan kesejahteraan. Pemberian tunjangan profesi akan merupakan tambahan signifikan sehingga penghasilan guru yang bersertifikasi akan menjadi dua kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Sehingga jika seluruh pegawai negeri sipil diurut berdasar penghasilan, maka guru dan dosen akan menempati urutan paling atas. Perubahan landscape penghasilan ini di masa yang akan datang akan menarik lulusan sekolah menengah yang berprestasi tinggi untuk mengambil program pendidikan guru dan memasuki profesi guru.

Implikasi anggaran dari pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen sangat luar biasa.  Anggaran pendidikan nasional akan segera tersedot untuk membayar tunjangan profesi sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang. Sangat luar biasa karena Pemerintah dituntut membayar tunjangan profesi bukan hanya bagi guru negeri tetapi juga guru swasta. Ini memang luar biasa, karena di luar kebiasaan. Pemerintah Amerika yang kaya raya pun tidak bermurah hati seperti itu. 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.