Jakarta MEMANG Butuh Revolusi Budaya

April 9, 2008

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Saya tertarik bergabung ajakan Kang Tasa dan anak-anak muda di Washington DC ini karena misi dan visi organisasi yang 110% kebetulan klop dengan cita-cita yang selama ini saya dambakan, meski umur sudah tidak 19-25 tahun lagi. Satu dekade lalu, ketika krisis ekonomi menghantam negeri kita, yang kelimpungan ternyata bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat mana yang tidak tepat. Bangsa Indonesia seperti abis kena diare berkepanjangan, lalu dehidrasi dan pikirannya banyak yang terganggu. Tidak kurang kita saksikan berbagai konflik terjadi karena hal yang sangat sepele. Sisi positifnya ada juga, masyarakat menikmati banyak sekali acara dagelan yang ditampilkan oleh para politikus, pengamat, pejabat pemerintah, dan public figure lainnya, di berbagai media massa.

 

Ketika itu, saya membantu WANGO (World Association of NGO) menyelenggarakan workshop nasional mengenai “universal values” yaitu nilai-nilai luhur yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat di dunia dengan latar belakang ras, agama, nasionalisme, atau bahasa yang berbeda. Contohnya, nilai luhur semangat kepahlawanan — seluruh lapisan masyarakat dunia menjunjung tinggi nilai itu. Workshop dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang mewakili organisasi keagamaan, masyarakat, budaya, politik, dan komunitas pendidik. Melalui diskusi dan presentasi, para toma dan toga menyatakan kekhawatirannya akan keadaan yang sedang terjadi yang akan menggerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

 

Apa itu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Jawabannya ada di kepala setiap orang. Tokoh Orba tentu memberi jawaban nilai-nilai P4 yang berderet sampai puluhan itu. Tokoh agama mungkin akan memberi daftar nilai dari kitab sucinya masing-masing. Tokoh aliran kepercayaan mungkin akan mengingatkan agar selalu eling dan waspada. Para pendidik akan mengacu pada pengalaman, pengetahuan, keyakinan dan pemahamannya sendiri-sendiri. Mengingat dahsyatnya perubahan sosial yang sedang terjadi, serta beragamannya nilai-nilai luhur, maka berbagai inisiatif di Departemen Pendidikan Nasional muncul ke permukaan. Ada kelompok kajian Pendidikan Budi Pekerti, ada kelompok kerja perumusan kembali Pendidikan Moral Pancasila atau Pendidikan Kewargaan Negara, ada Perumusan Iptek dan Imtaq. Bukan hanya pemerintah yang melakukan inisiatif ini, Kadin dan beberapa organisasi masyarakat pun melakukan kegiatan serupa.

 

Saya sendiri memulai seri Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di 10 SMP yang tersebar di beberapa propinsi, melanjutkan workshop nasional yang sudah dilakukan dengan format yang serupa. Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di daerah diikuti oleh Komite Sekolah (masyarakat yang peduli dengan pendidikan) dan guru. Workshop mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang paling penting yang akan menjadi mandat masyarakat kepada sekolah untuk mencoba menanamkannya. Pendekatannya betul-betul “bottom-up,” semua masukan welcome. Pada awal workshop sudah disampaikan agar hadirin melupakan sejenak nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para akhli di Jakarta melalui Pendidikan Pancasila atau lainnya. Pada saat reformasi itu Departemen Pendidikan Nasional baru saja pensiun dari peran “Ministry of Truth” yang telah dipikulnya selama 5 dekade lebih. Hasilnya ternyata sangat membanggakan. Nilai-nilai luhur budi pekerti yang menjadi mandat masyarakat agar ditanamkan oleh sekolah kepada putra-putrinya tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini telah dirumuskan, seperti kejujuran, keberanian, toleransi dan menghargai sesama, disiplin, keimanan, kebersihan, kerja keras, kebangsaan, dan lain-lainnya.

 

Daftar nilai-nilai itu sudah berserakan di berbagai buku yang mengulas mengenai budi pekerti. Ambil saja salah satu, kita akan mendapatkannya. Yang terpenting itu justru pelaksanaannya, integritas pribadi sebagai perwujudan kejujuran – “do what you said, and say what you meant.” Selama ini kita tidak bisa jujur bahkan kepada diri sendiri. Di tembok sekolah tidak jarang kita saksikan slogan “kebersihan itu sebagian dari iman” tetapi sampah di mana-mana. 99% WC sekolah negeri jorok abis. Guru-guru pun tidak berkomentar apa-apa. Di sekolah belajar biologi, tetapi pot-pot tanaman di depan kelas pada kering kerontang, sebagian dijadikan asbak oleh guru-guru. Guru Matematika dan IPA mengajarkan kejujuran alam, kalau 2 kali 2 itu empat, tetapi masuk kelas sering terlambat, dan siswa mencontek dibiarkan. Berbagai paradoks ini kita alami di sekolah, di tempat pembudayaan manusia Indonesia. Oleh karena itu, mandat masyarakat ini harus menjadi acuan wajib bagi seluruh pendidik, guru dan kepala sekolah, dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Maka dalam workshop itu dirumuskanlah cara mengimplementasikan penanaman nilai-nilai luhur ini. Ternyata tidak mudah. Sekolah harus mengurutkan prioritas mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Setelah diurut, maka nilai luhur yang paling penting dijadikan budaya sekolah atau “corporate culture.” Sekolah yang mengadopsi “disiplin” sebagai corporate culture menerapkan sistem poin, misalnya, siswa terlambat 5 menit dapat 5 poin, buang sampah sembarangan 10 poin, dsb. Akumulasi poin sampai jumlah tertentu akan menjadi hukuman berat, seperti drop-out. Sekolah yang mengadopsi “kebersihan” sebagai corporate culture, nampak lingkungannya sangat bersih dan asri, agak mirip-mirip sekolah jepang, sepatu dibuka, lantainya mengkilat kinclong, WC-nya mirip restroom hotel, bikin betah berlama-lama di sana. Sungguh mengesankan. Jika saja gerakan seperti ini dapat dilakukan secara istiqomah di lebih dari 200.000 sekolah  di tanah air, maka kita akan menyambut generasi mendatang dengan sumringah.

 

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Sudah saatnya masyarakat “engage” dalam kegiatan pendidikan anak-anaknya di sekolah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sudah saatnya Indonesia mempunyai masyarakat madani yang peduli dengan pembangunan watak dan karakter anak bangsa. Kita dapat memanfaatkan lembaga Komite Sekolah di lingkungan masing-masing atau terlibat dalam kegiatan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Kenaggotaannya terbuka dan sifatnya sukarela. Di Amerika, mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Mereka bekerja tanpa gaji tetapi pengaruhnya sangat besar, bisa memecat kepala dinas atau kepala sekolah jika aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan. Apakah kita sudah mengarah ke sana?    

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: